Kinerja keuangan negara yang baik ditandai dengan stabilitas fiskal yang terjaga. Hal ini mencakup kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara efektif, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola utang secara bijak. Dengan menjaga stabilitas fiskal, pemerintah dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai plan-program pembangunan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan industri lokal.
Berjaya atau tidak Malaysia mencapai wawasan ini pada 2030 banyak bergantung kepada komitmen kerajaan melalui kementerian, agensi, sektor swasta dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya.
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Selain dari itu kesalinghubungan (connectivity) fizikal umpamanya rangkaian jalan raya, landasan kereta api dan pelabuhan turut memainkan peranan bagi membantu merancakkan aktiviti ekonomi.
Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti: one) Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil; two) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor; three) Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi world-wide dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi; dan four) Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
Meski hingga saat ini perekonomian nasional masih menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan yang reliable ditopang oleh permintaan domestik yang terus tumbuh dan dijaga dengan inflasi yang terkendali, Pemerintah tetap mengambil sejumlah langkah antisipatif terhadap risiko ekonomi worldwide tersebut untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil.
Perancangan pembangunan perlu meliputi semua wilayah dan tidak sepatutnya wujud keciciran pembangunan bagi wilayah tertentu. Dalam usaha membangunkan ekonomi, perbezaan faham politik tidak boleh dijadikan rintangan dan halangan untuk menyeimbangkan tumpuan pembangunan dan pertumbuhan.
Ketika negara-negara debitur melakukan reformasi untuk menstabilkan dan memulihkan situasi ekonomi makro dan keuangan mereka, kreditor Paris Club memberikan utang yang tepat.
, untuk stabilitas iklim, saat kita menghadapi tantangan Antroposen yang belum pernah terjadi sebelumnya;
Apalah makna status negara maju dan berpendapatan tinggi jika majoriti rakyat khususnya B40 terus tercicir dan semakin ramai mereka di kelompok bawah M40 tergelincir dan masuk ke kelompok B40.
Wawasan sebesar negara maju pada get more info 2020 yang dilaksanakan untuk tempoh cukup panjang iaitu thirty tahun berakhir dengan kegagalan adalah satu pengajaran yang cukup pahit buat pemimpin dan seluruh rakyat negara ini.
“Salah satu negara yang sudah banyak dijadikan contoh adalah Korea Selatan, yang berupaya mendorong industrialisasi di dalam negeri melalui beragam cara dan periode,” kata Yusuf pada Katadata.co.id
Pemerintah telah memiliki beberapa opsi kebijakan konkret untuk menanggulangi fenomena disinflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Pertama, dapat dilakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja negara, stimulus pajak, dan transfer tunai langsung ke masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong permintaan agregat dan mengerek tingkat inflasi. Kedua, Lender Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan serta menerapkan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan.
Gelaran "maju" dan "membangun" adalah untuk tujuan kemudahan statistik, dan tidak semestinya menyatakan perkiraan mengenai tahap mana yang dicapai negara atau rantau tertentu dalam proses pembangunan.[3]